Isi Perjanjian Renville Lengkap, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville Bagi Indonesia
Salah satu perjanjian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh KTN (Komisi Tiga Negara), Committe of Good Office for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Perjanjian Renville ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggar Jati pada tahun 1946. Perjanjian renville berisi tentang batas antara wilayah Indonesia dan Belanda yang disebut dengan Garis Van Mook.
Dalam perjanjian Renville ini, delegasi Indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin Harahap, Ali Satroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimana, Nasrun dan Dr. Coatik Len. Sementara delegasi kerajaan Belanda diwakili oleh kolonel KNIL Abdul kadir Widjojoatmodjo, Mr. H.A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets dan Mr. Dr. Chr. Soumokil dan delegasi Amerika Serikat diwakili oleh Frank Porter Graham, Richard Kirby danPaul Van Zeeland.
Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintah gencatan senjata pada 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewab Keamanan mengeluarkan resolusi kembali yang diusulkan oleh Amerika Serikat yaitu Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia (dipilih Indonesia), Belgia (dipilih Belanda) dan Amerika Serikat (dipilih Indonesia-Belanda).
Dalam perjanjian Renville ini, delegasi Indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin Harahap, Ali Satroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimana, Nasrun dan Dr. Coatik Len. Sementara delegasi kerajaan Belanda diwakili oleh kolonel KNIL Abdul kadir Widjojoatmodjo, Mr. H.A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets dan Mr. Dr. Chr. Soumokil dan delegasi Amerika Serikat diwakili oleh Frank Porter Graham, Richard Kirby danPaul Van Zeeland.
Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Renville
Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintah gencatan senjata pada 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewab Keamanan mengeluarkan resolusi kembali yang diusulkan oleh Amerika Serikat yaitu Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia (dipilih Indonesia), Belgia (dipilih Belanda) dan Amerika Serikat (dipilih Indonesia-Belanda).
Kemuian pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan juga Belanda. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia menjadi sepertiga pulau Jawa dan kebanyakan pulau Sumatera, namun Indonesia tidak mendapatkan wilayah utama pengahasil pangan. Blokade yang dilakukan Belanda juga mencegah persenjataan, makanan, pakaian masuk ke wilayah Indonesia.
Adapun isi perjanjian renville yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia adalah sbb:
- Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia hingga kedaulata diserahkan ke Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk.
- RIS (Republik Indonesia Serikat) memiliki kedudukan yang sejajar dengan negeri Belanda di dalam UNI Indonesia-Belanda.
- Republik Indonesia menjadi bagian negara RIS.
- Pasukan Republik Indonesia yang ada di daeraj penduduk hatus ditarik masuk ke daerah Republik Indonesia.
- Sebelum terbentuknya RIS, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah federal sementara.
Perundingan politik terus dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda guna menjalankan perjanjian renville, namun perundingan tersebut tidak bisa mendapatkan hasil.
Dikarenakan sikap pendinian antara kedua pihak yang sangat bertentangan, Pihak belanda yang merasa kedudukannya semakin kuat selalu berrusaha mendiktekan keinginannya, tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Hatta), Belanda melakukan tindakan-tindakan seperti:
- Pada Maret 1948 di Jakarta, Belanda membentuk pemerintah federal sementara dan Van Mook diangkat sebagai Presiden.
- Membentuk Negara boneka sebanyak-banyaknya di daerah yang berhasil dikuasai.
Tujuan hal tersebut yaitu untuk menunjukan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah salah satu negara kecil yang terdapat di wilayah Indonesia.
Adapun dampak perjanjian renville bagi Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Kabinet Amir Syarifuddin akhirnya bubar, karena kebijakan politik yang menyetujui perjanjian renville ditentang keras oleh sebagian besar rakyat dan partai-partai sebab perjanjian tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia.
2. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin berkurang. Daerah yang direbut Belanda saat perang kolonial lepas dari republik Indonesia. Wilayah Republik baik itu di Jawa dan Sumatera terpecah-pecah.
3. Wilayah perjuangan bersenjata semakin menyempit. Ribuan terpaksa hijrah dari daerah pendudukan, padahal mereka selalu melancarkan perang gerilya di belakang garis pertahanan tentara belanda.
Demikianlah pembahasan tentang isi perjanjian renville lengkap dengan latar belakang dan dampak perjanjian renville bagi Indonesia. Semoga rangkuman materi diatas bermanfaat buat kamu semua.
Isi Perjanjian Renville Lengkap
Adapun isi perjanjian renville yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia adalah sbb:
- Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia hingga kedaulata diserahkan ke Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk.
- RIS (Republik Indonesia Serikat) memiliki kedudukan yang sejajar dengan negeri Belanda di dalam UNI Indonesia-Belanda.
- Republik Indonesia menjadi bagian negara RIS.
- Pasukan Republik Indonesia yang ada di daeraj penduduk hatus ditarik masuk ke daerah Republik Indonesia.
- Sebelum terbentuknya RIS, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah federal sementara.
Pelanggaran Belanda Dalam Perjanjian Renville
Perundingan politik terus dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda guna menjalankan perjanjian renville, namun perundingan tersebut tidak bisa mendapatkan hasil.
Dikarenakan sikap pendinian antara kedua pihak yang sangat bertentangan, Pihak belanda yang merasa kedudukannya semakin kuat selalu berrusaha mendiktekan keinginannya, tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Hatta), Belanda melakukan tindakan-tindakan seperti:
- Pada Maret 1948 di Jakarta, Belanda membentuk pemerintah federal sementara dan Van Mook diangkat sebagai Presiden.
- Membentuk Negara boneka sebanyak-banyaknya di daerah yang berhasil dikuasai.
Tujuan hal tersebut yaitu untuk menunjukan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah salah satu negara kecil yang terdapat di wilayah Indonesia.
Dampak Perjanjian Renville Bagi Indonesia
Adapun dampak perjanjian renville bagi Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Kabinet Amir Syarifuddin akhirnya bubar, karena kebijakan politik yang menyetujui perjanjian renville ditentang keras oleh sebagian besar rakyat dan partai-partai sebab perjanjian tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia.
2. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin berkurang. Daerah yang direbut Belanda saat perang kolonial lepas dari republik Indonesia. Wilayah Republik baik itu di Jawa dan Sumatera terpecah-pecah.
3. Wilayah perjuangan bersenjata semakin menyempit. Ribuan terpaksa hijrah dari daerah pendudukan, padahal mereka selalu melancarkan perang gerilya di belakang garis pertahanan tentara belanda.
Demikianlah pembahasan tentang isi perjanjian renville lengkap dengan latar belakang dan dampak perjanjian renville bagi Indonesia. Semoga rangkuman materi diatas bermanfaat buat kamu semua.
0 Response to "Isi Perjanjian Renville Lengkap, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville Bagi Indonesia"
Post a Comment